“They can not take whatever they want! And that this… this is our land!”
Jake Sully – Avatar

Sedih sekali melihat perang bergejolak di Priok kemarin (14/4/2010). Warga Koja yang mempertahankan situs sejarah yang berupa maqam salah satu penyebar agama Islam di Jakarta harus berhadapan dengan Satpol PP yang diperintahkan pengadilan untuk mengeksekusi lahan di tempat itu. Tentunya inilah yang menjadi perhatian besar kita, berpihak pada siapakah Satpol PP?

Pasal 148 UU 32/2004 : Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Tapi lain di undang-undang lain pula pada kenyataan, Satpol PP yang bertugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kini beralih menjadi centeng bagi pemerintah yang cenderung berpihak pada yang menguntungkan mereka. Saya jadi teringat sebuah istilah yang diplesetkan dari salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu “Maju Tak Gentar Membela yang Bayar.”

Memang mungkin tidak semuanya begitu, tapi pemerintah kita pada kenyataannya jarang sekali membuat sesuatu kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dan pada peristiwa kali ini, tentunya Satpol PP lah salah satu perangkat yang menjadi tameng dan alat bagi suksesnya kebijakan-kebijakan tersebut.

Oh iya, dalam hati saya sempat berpikir sewaktu menulis artikel ini. Pastinya akan ada komentar dari orang-orang pro-pemerintah yang mengatakan bahwa, “Jadi pemerintah kan nggak gampang. Jangan cuma jadi pengkritik aja dong! Emang situ bisa kalau duduk di pemerintahan?”

Maka hati nurani saya langsung bergejolak menjawabnya, “Saya adalah pengkritik. Tanpa adanya pengkritik, maka dunia ini tak akan berkembang lebih baik lagi.”

Syukur alhamdulillah saya mengkritik tidak untuk menjatuhkan, tapi hanya sekadar mengingatkan. Toh pada zaman kepemimpinan Umar Bin Khattab, beliau mencontohkan bahwa dikritik adalah sesuatu yang mengingatkan kewajibannya atas rakyat yang dipimpinnya. Tanpa adanya pengkritik, maka seorang pemimpin dapat lalai dalam amanahnya. Ingatlah, jabatan adalah amanah, bukan sebuah hal yang membanggakan dan dapat dijadikan aji mumpung.

Gubernur Jenderal, Kompeni, dan Para Centengnya

Jika kita mengkonversikan antara Gubernur DKI Jakarta, Pelindo (yang di dalamnya juga terdapat Hutchison), dan Satpol PP dengan jakarta zaman Mbah Priok dulu (Batavia 1800 M). Maka kita akan mendapatkan sebuah kesamaan, yaitu Gubernur DKI sebagai Gubernur Jenderal Batavia, Pelindo sebagai VOC, dan Satpol PP sebagai Centeng Kolonial Batavia.

Dahulu kita mengenal para Centeng, yaitu jagoan-jagoan orang-orang yang dibayar untuk menjadi penjaga pemerintahan kolonial, mengeksekusi lahan warga yang menolak tanahnya diambil, dan kegiatan yang memakai otot lainnya. Ini sangat wajar, karena kegiatan mereka memang sebagai tukang pukul, sama seperti Satpol PP yang kita sering lihat kerap memukuli warga.

Lalu ada VOC atau kompeni yang mereka berbisnis di Batavia. Seperti kita ketahui VOC adalah perusahaan dagang Belanda milik Zionis. Mereka menghalalkan segara cara agar mendapatkan banyak keuntungan (memang itulah sifat Zionis). VOC juga kerap kali mengambil tanah warga asli, dan memaksanya untuk menerima ganti rugi sekecil-kecilnya dengan harapan mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah Pelindo yang saat ini mencoba mengambil tanah di sekitar maqam Mbah Priok juga sedang bersengketa tanah. Tapi nggak tau deh mereka seperti Zionis VOC juga atau nggak. Tapi menurut kabar ada yang menyatakan bahwa tanah mereka hanya dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter. Siapa juga yang mau tanahnya di hargai segitu, padahal itu tanah letaknya di yang daerah sangat bernilai ekonomis.

Gubernur sekarang dan dahulu beserta kompeni-nya

Dan terakhir adalah Gubernur Jenderal yang tugasnya membuat kebijakan, memuluskan kompeni untuk berbisnis, dan menguasai berbagai hal yang strategis. Kira-kira sama nggak ya sama Gubernur DKI, andalah yang menilai?

Pada kejadian yang menimpa penduduk sekitar maqam Mbah Priok adalah urusan antara warga dan Pelindo. Pelindo mengatakan sudah membayar ganti rugi, maka dari itu mereka harus pergi dari tempat itu. Tapi warga merasa tidak pernah menerima uang ganti rugi yang dijanjikan. Karena itulah masalah rumit antara Hak warga dan Kewajiban Pelindo, seharusnya diusut ke meja hijau. Tapi mereka malah meminta bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengusir paksa warga dengan menggunakan Centeng mereka (Satpol PP).

Sepertinya kompeni (Pelindo) bertindak ceroboh atas hal ini, karena sebelum ada kesepakatan dari warga dan Pelindo (istilahnya ijab qabul), Pelindo malah meminta haknya?? Secara logika, kalau belum ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, maka jual-beli tersebut tidak sah. Dan Pelindo menerima kerugian atas kecerobohannya dengan mengalami kerugian selama perang berkobar, banyak peti kemas dalam pelabuhan yang tidak dapat didistribusikan.

Uniknya masalah ini sudah dinegosiasikan semenjak tahun 2004.

Masalah lainnya adalah terdapatnya maqam Mbah Priok di dalamnya, dan itu bernilai sejarah. Kompleks maqam ialah maqam mbah priok beserta tempat majelis yang ada di dalamnya. Warga dan para ulama menuntut agar kompleks tersebut dibiarkan, tapi Pelindo hanya akan meninggalkan seluas 100 meter persegi (hanya maqamnya saja) untuk didirikan monumen?

Sejujurnya saya tidak yakin dengan hal tersebut, karena nyatanya di berbagai tempat, pemerintah malah menghancurkan situs sejarah dan menjadikannya mall!

Mbah Priok dahulu dikenal sebagai penyebar agama Islam di Jakarta bahkan turut melawan kompeni, kini maqamnya harus diusik kompeni lainnya? Sungguh terlalu!

Saya sebagai anak Jakarta merasa bahwa pemerintah hendak menghapus kenangan sejarah yang ada, bahkan di buku pelajaran Kesenian Jakarta maupun PLKJ yang dahulu pernah saya pelajari, tak pernah disisipkan tentang Mbah Priok yang menjadi asal mula Tanjung Priok.

Mereka berkali-kali bilang bahwa maqam telah dipindahkan ke Semper? Pada kenyataannya itu maqam lainnya, sedangkan maqam Mbah Priok tetap berada di tempatnya.

Sebenarnya atas perintah siapa Satpol PP menyerang?

Melalui surat nomor 936/711.1 tertanggal 22 Februari 2010, Pemkot Jakarta Utara melayangkan peringatan I sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2009 tertanggal 9 September 2009 tentang penertiban bangunan yang didirikan di atas tanah milik PT Pelindo II seluas 1,4 hektar di Jalan TPU Dobo, Koja.

Oh… jadi ini perintah gubernur?

Padahal sang ahli waris maqam mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan cagar budaya dan telah berkekuatan hukum, yaitu :

Verklaring No 1268/RB pada 19 September 1934.

Tapi anehnya pengadilan menolak gugatan itu. Apa karena keputusan itu dari zaman kolonial ya? Sedangkan sampai saat ini pengadilan juga masih memakai kitab hukum yang berupa produk kolonial. Jadi apa bedanya?

Dan barusan saat saya sedang menonton Live Report dari TV One tentang berita ini, para warga menghancurkan dan membakar mobil para Centeng Gubernur tersebut. Sebelum membakarnya, para warga mengeluarkan isi mobil patroli Satpol PP tersebut, dan tebak apa isinya? Mereka menemukan minuman-minuman keras yang masih utuh serta sebuah Sex Toys. Sungguh Satpol PP yang tidak bermoral.

Oh iya, sebelum tulisan ini saya tutup, saya ingin menunjukkan foto-foto perang di koja tadi. Sampai saat ini korban jiwa diperkirakan 4 orang dan ratusan lainnya luka-luka, baik itu dari pihak warga, Satpol PP, dan Polri.

Dari jauh terlihat asap mengepul oleh mobil Satpol PP yang dibakar

Pasukan Satpol PP yang jumlahnya lebih banyak daripada warga mulai menyerang

Sebuah mobil Satpol PP yang terbalik karena balasan dari warga

Perang berkecamuk, warga berhasil memukul mundur centeng kompeni

Warga memblokir jalan dengan mobil Satpol PP yang dibakar

Suasana setelah Satpol PP berhasil dipukul mundur

Suasana setelah Satpol PP berhasil dipukul mundur

Korban luka-luka dari pihak Satpol PP di RSUD Koja

Korban luka-luka dari pihak Satpol PP di RSUD Koja

Dan yang paling memilukan adalah Korban Anak Dibawah Umur :

Seorang anak yang habis dipukuli Satpol PP

Bahkan anak ini sempat diseret Satpol PP

Dan sebagai penutup adalah sebuah Tweet dari Mbak Wanda Hamidah :

Ditulis berdasarkan prespektif dan pengamatan oleh Tio Alexander